Komisi IX Minta Kemampuan Mendeteksi Pengawas Ketenagakerjaan Ditingkatkan

21-05-2013 / KOMISI IX

Terjadinya kasus  penyekapan buruh pabrik kuali di Sepatan Timur, Tangerang dan  peristiwa longsor  yang terjadi di terowongan area Big Gossan Mil 74 PT. Freeport di Papua, Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Afawi (F-PKS) menyatakan  mestinya peristiwa ini menjadi titik tolak momentum pemerintah untuk  memperbaiki kinerjanya,  agar hal-hal semacam ini tidak terulang.

“Saya sepakat dengan Menteri tadi yang mengatakan bahwa kualitas maupun kuantitas pengawasan, tenaga pengawas belum ditingkatkan,” kata Zubeir saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5)

Namun terkait dengan masalah kualitas, Zuber mempertanyakan seberapa jauh pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan mampu mendeteksi peristiwa-peristiwa semacam ini sehingga tidak perlu terjadi dan tidak perlu berulang.

Seperti  kasus penyekapan  di Tangerang, artinya sebuah perusahaan yang tidak melapor. Bagaimana  kemampuan mendeteksi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melapor, artinya jangan sampai pengawas hanya terbatas untuk menagwasi perusahaan-perusahaan yang memang sudah melapor. “Kalau itu tidak dilakukan, pasti kita akan dikejutkan dengan peristiwa seperti ini berulang-ulang,” tegasnya.

“Saya minta  kedepannya perlu ditingkatkan kemampuan pengawas untuk memiliki kemampuan  mendeteksi hal-hal semacam ini,” pungkas Zubeir.

Demikian pula halnya dengan Freeport yang merupakan  perusahaan besar bertaraf  internasional. Zuber menganggap Freeport telah lalai dan tidak memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

 Menurutnya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan K3 yang resikonya akan cukup besar. Hal ini juga harus dideteksi dini sehingga kita bisa memberikan peringatan, bisa mengantisipasi sehingga tidak perlu jatuh korban dimana hal ini bisa dihindari, paparnya. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...